Simjakon Kontraktor
Simjakon Konsultan
Simjakon Profesi
 
Regulasi dan Produk
Surat Keterangan 2008
Pengaduan
Galeri Foto
Store
Buku Tamu
Info Lelang
 
 Mencari Berita Lainnya?

Rabu, 04 Nopember 2015
Pembukaan Konstruksi Indonesia dalam IIW 2015 di Jakarta Convention Center

Rabu, 04 Nopember 2015
Sekilas tentang Mass Rapid Transport (MRT), Light Rail Transit (LRT)

Kamis, 15 Oktober 2015
Rapat Pengurus LPJK Nasional Di Balai Krida, Membahas Hasil Pokja RUUJK dan Perpres 39/2014

Sabtu, 31 Oktober 2015
Menteri PUPERA: Membangun Waduk Menegakkan Kedaulatan Air dan Pangan

Rabu, 05 Agustus 2015
Rapat Lanjutan Pengurus LPJK di Grha LPJKN

 
 
 
Sabtu, 31 Oktober 2015
Menteri PUPERA: Membangun Waduk Menegakkan Kedaulatan Air dan Pangan

Jakarta, 31 Oktober 2015. Seperti diberitakan dalam kolom opini Media Indonesia hari ini, Menteri PU PERA, Basuki Hadimuljono menuliskan pemikirannya terkait pembangunan waduk demi menegakkan kedaulatan air dan pangan di Indonesia.
 
Dikatakan Menteri, hasil monitoring Kenterian PUPERA sebanyak 91 waduk dari total 210 waduk yang dikelola Kementerian PU PERA saat ini dalam kondisi baik dan tidak mengelami kekeringan, sehingga ketersediaan air di musim kering saat ini masih relatif terkendali. Meski demikian, kewaspadaan akan kekurangan pasokan air di masa mendatang masih harus ditingkatkan.
 
Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah rendahnya volume tampungan air perkapita, pemakaian air yang tidak efisien alias boros, dan ketidakseimbangan antara laju kebutuhan dan ketersediaan sumber daya air (SDA). Menurut Menteri, secara alami Indonesia dianugerahi sumber daya air yang mencapai -/+ 3.906,5 miliar m3/tahun atau setara dengan 16,6 ribu m3/kapita/tahun dengan kapasitas mantap sebesar 691,3 miliar m3/tahun.
 
Indonesia menempati urutan ke-5 di dunia dalam hal potensi cadangan air. Hanya saja, dari jumlah tersebut baru 25% yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti irigasi, air baku dan industri. Adapun sektor pertanian adalah pemanfaat terbesar, yakni sebesar 141 miliar m3/tahun (80,5%). Pemanfaatan potensi SDA yang masih rendah ini mendorong pemerintah untuk melakukan langkah radikal, yaitu dengan pembangunan dan pengelolaan bendungan yang berkelanjutan secara besar-besaran.
 
Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk membangun 49 waduk baru selama 5 tahun ke depan, disamping menyelesaikan 16 buah bendungan yang tengah dibangun saat ini. Sejauh ini, Kementerian PU PERA telah mengidentifikasi 73 lokasi sasaran yang memiliki potensi untuk dibangun bendungan, dan 49 lokasi diantaranya sudah dipastikan layak. Lokasi-lokasi tersebut berada di Jawa, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, dan Papua. Realisasi pembangunannya secara bertahap sudah dimulai pada tahun 2014 dan 2015.
 
Kaitannya pembangunan bendungan ini dengan masalah ketersediaan pangan adalah, dengan jumlah penduduk 251 juta (2015) diperlukan perluasan lahan pertanian sebesar 7,2 hektar. Masalahnya, mencetak lahan pertanian yang baru jelas bukan hal yang mudah. Ada 8 kelemahan pertanian Indonesia yang harus dipecahkan: Pengelolaan/pasca panen yang rendah, Infrastruktur yang kurang, Pemilikan lahan yang sempit, Pemilikan/akses terhadap modal tidak mencukupi, Tingkat pendidikan yang rendah,        Penguasaan teknologi kurang, Tingkat keterampilan rendah, dan
Sikap mental yang tidak menunjang produktivitas.
 
Tidak dapat diabaikan bahwa pengelolaan pertanian membutuhkan dukungan ketersediaan air. Namun selain kegiatan pembangunan infrastruktur SDA seperti yang telah direncanakan, juga diperlukan program/kegiatan pengelolaan sumber daya air yang terpadu. Begitu strategisnya fungsi waduk, maka jelas kiranya membangun waduk sejatinya adalah juga membangun kedaulatan bangsa. Dalam hal ini kedaulatan air yang ujungnya adalah untuk kedaulatan pangan dan energi.
 
Ketersediaan air berfungsi sebagai variabel penting keberhasilan pangan atau pertanian, dan energi. Karenanya pembangunan bendungan selayaknya diarahkan untuk kepentingan penyediaan air guna mendukung pertanian, air baku dan pembangkit energi.
 
Pembangunan waduk juga memiliki arti penting mengingat data Bank Dunia pada 2006 bahwa dari 230 juta penduduk Indonesia hanya 47% penduduk yang memiliki akses terhadap air bersih. Selebihnya, belum mendapatkan air berseih secara memadai. Padahal, 6% potensi air dunia atau 21% potensi air Asia terdapat di Indonesia.
 
Menteri juga mengutip penelitian Ruzardi (2007) yang mencatat adanya kecenderungan penurunan ketersediaan air. Di Pulau Jawa misalnya, ketersediaan air saat ini hanya 1.210 meter kubik per kapita per tahun. Angka ini jauh di bawah standar kecukupan, yai tu 1.600 meter kubik per kapita per tahun. Jika hal ini tidak diatasi, dipastikan Indonesia akan mengalami kelangkaan air bersih pada tahun 2020.[]
 


 

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
National Construction Services Development Board

Grha LPJK Nasional, Jl. Alteri Pondok Indah no. 82 Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12160  Telp. +62-21-7231556, +62-21-7230827, +62-21-7234482  Fax. +62-21-7396974
Website : http://www.lpjk.org Email : lpjkn@lpjk.org

Copyrights © 2012 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) All Rights Reserved.